Gambar Porno Megawati dan Mengapa Kita Perlu UU Pornografi


megawati Gambar Porno Megawati dan Mengapa Kita Perlu UU PornografiISTIQOMAH NEWS: Kasus ditangakapnya buruh sate berinisial MA mewarnai pemeritaan media-media nasional hari ini. MA ditangkap Polri dengan dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo, dengan menyunting gambar wajah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Jokowi ke dalam sebuah gambar porno. Pemuda itupun dijerat dengan UU Pornografi dan UU ITE.

MA dilaporkan oleh politisi PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus koordinator tim hukum tim kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla, Henry Yosodiningrat, pada 27 Juli 2014. Karena saat itu sedang dalam masa pemilu presiden, pemeriksaan kasus tersebut baru bisa dilakukan pada Agustus 2014.

Melihat penangkapan seorang buruh sate bernama MA membuat publik mengingat kembali sikap PDIP 8 tahun silam. Bersama Partai Damai Sejahtera (PDS), PDIP adalah partai terdepan yang menyatakan penolakan atas pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU). Bahkan saat pengesahan anggota fraksi PDIP kompak keluar ruangan.

Menurut Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Wila Chandrawila Supriyadi terjadi pelanggaran terhadap isi dan prosedur dalam rancangan ini. “PDIP tidak dapat menyetujui rancangan ini,” katanya dalam pandangan mini fraksi terhadap rancangan Undang Undang Pornografi di gedung MPR/DPR. [PDIP dan PDS Tolak Sahkan RUU Pornografi, Tempo; 28 Oktober 2008].

Pasal 4 RUU Pornografi mendapat kritikan yang pedas PDIP berkaitan dengan uraian yang berisi gambaran tentang jenis-jenis perilaku seks, seperti antara lain persenggamaan, persenggamaan yang menyimpang, masturbasi, senggama dengan hewan, yang seharusnya tidak perlu diuraikan di dalam pasal tersebut, yang bahkan dapat membuat UU ini sebagai UU yang berisi tulisan porno.

PDIP pun menerangkan jika rancangan UU Pornografi ini tetap disahkan, propinsi yang menolak disahkannya RUU tentang Pornografi, akan memisahkan diri dari NKRI. “Ini mengancam keutuhan bangsa,” katanya. Meski ketika peraturan ini diteken, “ancaman” itu tidak pernah terbukti.

Melihat berbagai fraksi dalam paripurna DPR bulat menggolkan RUU Pornografi, Fraksi PDIP dan Fraksi PDS langsung memilik walk out (WO). Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo (kini Mendagri) mengaku, PDIP tidak bertanggung jawab atas disahkannya UU ini.

Langkah PDIP menolak RUU Pornografi inipun mendapat kecaman dari Aliansi Peduli Moral Bangsa (APMB) yang terdiri beberapa organisasi seperti KAMMI, Forum silahturahmi lembaga dakwah kampus bandung raya, FPI, dan PUI.

Korlap Aksi Muhammad Benny Akbar menyatakan ada lima tuntutan yang diusung para demonstran. Pertama, mengecam keras politisi yang melakukan tindakan asusila. Kedua, mengajak warga agar tidak mendukung parpol yang mendukung pro pornografi seperti PDS dan PDIP.

Ketiga pemberantasan mafia pornografi, keempat mengimbau agar pelaku pornografi menghentikan kebohongan di media, dan terakhir mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU pornografi.

“Selama ini seolah-olah banyak sekali yang menolak RUU pornografi, padahal banyak sekali yang pro. Kami minta pemerintah segera mengesahkan RUU pornografi sekarang juga,” tegasnya. [APMB Desak Pemerintah Segera Sahkan RUU Pornografi, Detiknews; 23 Oktober 2008].

Meski gagal meredam disahkannya RUU Prornografi di DPR, PDIP lewat fraksinya mengaku telah berbuat semaksimal mungkin agar RUU -yang muncul karena merosotnya moral bangsa akibat tindakan porno- dibatalkan.

“Prestasi” PDIP menolak RUU Pornografi inipun menjadi “jualan” Megawati dalam kampanye calon presiden di tahun 2009. Dengan bangga, Megawati menyebut PDIP satu-satunya partai yang menolak diberlakukannya UU Pornografi.

“Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU itu tidak diundangkan dan tidak diberlakukan,” kata Megawati dalam kampanye terbukanya di Lapangan Kapten Japa, Kota Denpasar, Bali.

Melihat kasus dijeratnya MA dengan UU Pornografi seharusnya membuat PDIP berkaca. Ternyata Megawati dan Jokowi pun juga tidak mau jadi korban pornografi. Itulah mengapa banyak elemen bangsa mendesak dikeluarkannya RUU Pornografi pada tahun 2008. Meski PDIP keras menolaknya.

Sekarang Megawati dan PDIP menyadari betapa pahitnya menjadi korban pornografi. Itupula yang menjadi perasaan jutaan perempuan dan anak bangsa yang menjadi korban kekerasan seksual karena pornografi.

Dampak pornografi berpotensi menimbulkan kerusakan otak melebihi bahaya narkoba. Adiksi narkoba dapat merusak tiga bagian otak sementara adiksi pornografi merusak lima bagian otak (bagian lobus Frontal, gyrus Insula, Nucleus Accumbens Putamen, Cingulated dan Cerebellum) yang berperan di dalam kontrol perilaku yang menimbulkan perbuatan berulang – ulang terhadap pemuasan seksual.

Komnas Perempuan mencatat dalam waktu 13 tahun terakhir kasus kekerasan seksual berjumlah 93.960 kasus dari total 400.939 kasus kekerasan yang dilaporkan. Artinya, setiap hari ada 20 perempuan menjadi korban kekerasan seksual.

Sedangkan selama tahun 2013 jumlah kekerasalan seksual mencapai 26 % di antara sejumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jenis kekerasan yang paling banyak tercatat adalah perkosaan 1.074 kasus dan pencabulan 789 kasus. [Lihat: Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013: Kegentingan Kekerasan Seksual: Lemahnya Upaya Penanganan Negara, Maret 2014]

UU Pornografi memang masih belum sempurna, tapi itulah salah satu UU yang bisa dipakai pemerintah untuk melawan pornografi. Sebagaimana yang dilakukan PDIP kepada MA.(Republika)

By Tyang Ndusun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s