Pemerintah Jokowi bakal atur materi khotbah?


Batasi Materi Khotbah, Upaya Kabinet Kerja Mengekang Umat Islam?ISTIQOMAH NEWS: Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Mubarok menegaskan, sejumlah pasal yang sempat dimasukan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama tetap dipertahankan. Sekaligus penambahan pasal terkait izin rumah ibadah dan materi dakwah di ruang publik.

“Terdapat pasal tambahan yang dimasukan. Dan masih terbuka proses diskusi terkait pasal yang perlu diatur dalam RUU PUB ini,” ujar Mubarok usai pengumuman Lomba Foto Kerukunan Nasional di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Senin (24/11), dikutip dari JPNN.com.

Menurut Mubarok berbagai kelompok sosial, tokoh agama dan penggiat kerukunan dan pemerhati isu Hak Azazi Manusia (HAM) ikut membahas. Banyak pendapat yang menarik dan perlu menjadi pertimbangan dalam pasal-pasal RUU PUB.

Beberapa gagasan itu, lanjut dia mendorong perlunya penataan izin rumah ibadah diatur. Termasuk pula materi khotbah yang dilakukan pada ruang publik. “Ada gagasan khotbah itu lebih menyejukkan. Tidak mengeluarkan materi yang memancing amarah dan lainnya,” paparnya.

Tak itu saja sejumlah pasal berkaitan pada isu kepercayaan pun digodok. Banyak aspek keagamaan yang coba ditata melalui RUU PUB. Terkait nomenklaturnya, Mubarok mengakui ada pergantian sebelumnya RUU Kerukunan Antarumat Beragama.

Kemudian diperbaiki menjadi RUU Perlindungan Umat Beragama. “Prespektifnya coba diperbaharui. Bukan sebatas menjaga kerukunan, tetapi juga melindungi,” tuturnya.

Instruksi PDIP

Sekedar mengingatkan, pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu, ada instruksi ketua PDIP Jakarta Timur William Yani untuk memata-matai para khotib Jumat saat mereka berkhotbah di masjid.

Bahkan instruksi DPC PDIP Jaktim ini dibenarkan Politisi PDIP yang juga tim sukses relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Eva Kusuma Sundari.

“Iya itu ada edaran dari DPD Jakarta Timur mengambil policy untuk mencatat dan merekam (khutbah Jumat),” kata Eva saat dikonfirmasi Republika, Jumat (30/5/2014).

Eva mengakui instruksi memata-matai khutbah Jumat bocor ke publik. Dirinya menyatakan perintah mengawasi khutbah Jumat hanya berlaku untuk internal PDIP. Namun perintah itu kemudian ada yang membocorkan ke publik. Eva menyatakan perintah itu belum menjadi kebijakan DPP PDIP. “Belum menjadi policy pusat,” katanya.

(ARRAHMAH)

 

Kembali Era Orde Baru?

Tentu saja, apa yang menjadi pembahasan untuk menambah pasal tentang pembangunan dakwah dan pengaturan dakwah di depan publik secara sadar atau tidak adalah sebuah tindakan yang akan membawa kembali mundur ke belakang.

Umat Islam akan dikekang kembali dan tidak bisa bebas dalam mengekspresikan setiap keyakinannya, yang akhirnya kejadian pada masa Orde Baru pun kembali terulang. Banyak para asatidz dan para khotib yang harus diberhentikan atau bahkan dipidanakan karena melanggar dari garis dan batasan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Lalu di mana letak kebebasan menjalankan dari setiap keyakinan? Dimana letak Hak Asasi Manusia sebagai warga negara yang beragama Islam dan menjalankan kewajibannya sebagai syariatanya? Dimana letak keamanan bagi warganya yang ingin menjalankan keyakinannya?

Apakah karena muslim di Indonesia mayoritas sehingga di posisikan sebagai kaum yang selalu sewenang-wenang? Sedangkan minoritas harus dibela meskipun mereka membawa kesesatan?

Maka umat Islam harus waspada, kawal ketat dari setiap proses yang ada, sehingga umat Islam kembali untuk mendapatkan kebebasan dalam mendakwahkan Islam sebagaimana Al quran dan As Sunah(VOA ISLAM)

By Tyang Ndusun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s