Menjelang Idul Adha, Kristen GIDI Semakin Lancang


ISTIQOMAH NEWS: Ketenangan dan keamanan bagi warga Muslim di Tolikara pasca kerusuhan Idul Fitri lalu sepertinya masih belum bisa terwujud hingga kini. Pasalnya pada perayaan Idul Adha mendatang pihak Gereja Injili di Indonesia (GIDI) meminta syarat-syarat tertentu. Tokoh umat Islam Tolikara, Ustadz Ali Muchtar menyatakan bahwa Idul Adha di Tolikara masih belum ada jaminan akan berlangsung aman. Karena pihak Kristen GIDI meminta syarat jika umat Islam Tolikara ingin merayakan Idul Adha.

Menurut Ustadz Ali, umat Islam hanya diizinkan shalat Idul Adha jika dua tersangka pembakaran masjid yang ditahan di Polda dibebaskan, proses hukum mereka dihentikan dan diselesaikan secara adat, serta pembersihan nama baik tokoh-tokoh GIDI termasuk pembersihan nama baik GIDI secara lembaga. Mereka juga meminta gereja GIDI ilegal di Solo yang sempat ditutup oleh umat Islam agar bisa dibuka kembali.

Ustadz Ali menambahkan, meski mengaku tidak mengancam, pihak GIDI menyatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan jaminan keamanan pada saat perayaan Idul Adha nanti. Beberapa syarat yang menunjukkan sikap intoleran tersebut diajukan pihak GIDI langsung kepada Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat terorisme Mustofa Nahrawardaya menegaskan bahwa permintaan bersyarat GIDI tersebut merupakan hal konyol. Menurutnya, pembersihan nama GIDI tidak mungkin dilakukan oleh negara. Kalau hal itu dipenuhi, maka nantinya semua organisasi teroris akan menuntut hal yang sama.

Mustofa menambahkan, sejumlah ormas Islam yang kerap dituduh teroris padahal tidak ada buktinya saja tidak mungkin dilakukan pembersihan nama baik. Apalagi teroris GIDI yang sudah jelas-jelas membakar masjid, menebar ketakutan di masyarakat, sudah pasti pelakunya ada, videonya ada dan tidak bisa disangkal.

Ia menambahkan, tidak mungkin jika dua tersangka pelaku pembakaran itu dibebaskan. Justru yang diinginkan oleh umat Islam, agar semua pelaku yang totalnya mencapai 200 orang termasuk aktor intelektualnya ditangkap dan dan diadili secara hukum.

Sedangkan anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan bahwa negara harus hadir memberikan jaminan keamanan untuk umat Islam Tolikara. Ia menambahkan bahwa jika diperlukan negara harus menggunakan instrumen yang ada untuk memberikan jaminan itu. Polisi ataupun TNI dapat dikerahkan, karena menurutnya hal itu merupakan bagian dari implementasi undang-undang.(hiz fm)

By Tyang Ndusun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s