I’dad Diusulkan Masuk dalam Undang-Undang Terorisme


ISTIQOMAH Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam seminar terorisme di Yogyakarta. (Foto: Muhammad Irfan) NEWS: Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, membuka Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU Tindak Pidana Terorisme di Yogyakarta, Sabtu (6/8/2016). Dalam sambutannya, Tito menyampaikan maksud diusulkanya draft UU Tindak Pidana terorisme yang tengah digodog DPR RI saat ini.

Menurut Tito, UU Terorisme yang saat ini digunakan masih lemah. “Undang-undang ini lemah karena tidak menyebutkan adanya pencegahan terorisme,” ungkapnya.

Tito mencontohkan, misalnya dalam hal pencegahan, menurutnya UU saat ini tidak mengcover proses menuju aksi teror seperti I’dat. Selain itu, selama ini UU Terorisme juga tidak mengcover hal-hal baru seperti munculnya ISIS, juga kasus-kasus kepulangan warga Negara Indonesia dari luar negeri yang menimbulkan ancaman.

Sebagaimana diketahui, menurut salah satu anggota pansus revisi UU Terorisme Arsul Sani yang juga menjadi pembicara dalam seminar tersebut, saat ini Pansus Revisi UU anti terorisme telah melakukan sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Fraksi-fraksi di DPR juga tengah mempelajari masukan dan data hasil RDP untuk dimasukkan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Anti-Terorisme. Masukan dan data dari berbagai pihak tersebut akan diterima sebelum tenggat waktu penyampaian DIM RUU kepada Sekretariat Pansus pada 21 Oktober 2016.

Arsul Sani juga menyampaikan, setidaknya ada tujuh poin utama dalam draf Revisi UU Tindak Pidana Terorisme diantaranya: Pemidanaan terhadap bentuk-bentuk baru dari tindak pidana terorisme, penambahan masa penahanan pada masa penangkapan dan pada tahap penyidikan.

Selain itu, digarisbawahi pula poin perluasan ancaman pidana dengan pidana tambahan, perluasan kewenangan pejabat berwenang untuk mencabut paspor dan kewarganegaraan bagi WNI yang mengikuti pelatihan terorisme di luar negeri, pengenaan sanksi pidana kepada pihak terkait korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme.

Poin terakhir, dihapuskanya perintah Ketua Pengadilan Negeri sebagai dasar tindakan penyadapan, dan penambahan kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan pencegahan terhadap setiap Orang tertentu yang diduga akan melakukan tindak pidana terorisme untuk dibawa atau ditempatkan pada tempat tertentu dalam waktu paling lama 6 bulan.KIBLAT NET

Kapolri Usulkan I’dad Masuk Undang-undang Terorisme, Iim Ba’asyir: Itu Bertentangan Dengan Undang-undang Dasar

 Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Seminar Nasional Kajian Hukum terhadap Revisi UU Terorisme di Yogyakarta, Sabtu lalu mengusulkan memasukkan i’dad dalam undang-undang terorisme. Menurutnya saran itu dimasukkan karena undang-undang yang digunakan saat ini masih lemah.

Abdurrachim Ba’asyir menilai pernyataan Kapolri bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) negara Indonesia itu sendiri.

“Saya kira apa yang dikatakan Kapolri bertentangan dengan Undang-undang Dasar negara kita. Karena negara menjamin pelaksanaan ajaran agama dan i’dad itu bagian dari ajaran agama Islam,” katanya saat dihubungi Panjimas, Selasa (09/08).

Iim sapaan akrabnya bahkan meminta usulan Kapolri diralat. “Pernyataan Kapolri itu harus di ralat,” tegasnya.

Selain itu, Iim menyatakan jika i’dad dimasukkan ke dalam uu terorisme berarti semua aparatur negara akan disebut terorisme. Sebab Polisi dan TNI dalam berlatih kemiliteran demi menjaga keamanan maupun kedaulatan negara, disebut I’dad. PANJIMAS

By Tyang Ndusun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s