Tegur Dua Kapolres, Pemuda Muhammadiyah Minta Kapolri Belajar Lagi Toleransi


ISTIQOMAH NEWS: Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengharamkan pemakaian atribut nonmuslim. Hal ini disambut positif aparat kepolisian di beberapa daerah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Kapolresta Bekasi dan Kapolres Kulonprogo.

Polres Bekasi mengeluarkan surat edaran kamtibmas ke sejumlah pengusaha di Bekasi terkait fatwa MUI itu. Para pengusaha diimbau untuk menghormati fatwa MUI tersebut. Surat bernomor B/4240/XII/2016/Restro Bekasi Kota, tertanggal 15 Desember 2016, itu ditujukan kepada para pemimpin perusahaan di Bekasi. Surat yang ditandatangani oleh Kapolres Kombes Umar Surya Fana itu sebetulnya merupakan penjabaran dari fatwa MUI No 56 Tahun 2016 tanggal 14 Desember tentang hukum menggunakan atribut nonmuslim bagi umat muslim.

Namun, surat edaran yang dikeluarkan oleh Polres Bekasi dan Kulonprogo yang memuat sosialisasi fatwa MUI tentang haramnya atribut Natal bagi kaum Musliminin itu, bukannya mendapatkan dukungan justru malah ditegur oleh Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian.

“Saya tegur keras Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo karena mereka mengeluarkan surat edaran seperti yang difatwakan MUI,” kata Tito di sela acara diskusi di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, seperti yang dilansir detikcom, Senin (19/12/2016).

Tito menegaskan bahwa fatwa MUI bukan rujukan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Dia pun meminta surat edaran itu dicabut. Sikap Tito yang menegur anak buahnya itu mendapatkan kritik tajam dari tokoh Muda Islam, salah satunya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

“Mohon maaf, bagi saya Pak Kapolri terang tidak memahami makna toleransi yang Otentik. Negara melindungi kebebasan umat beragama, bebas dari paksaan”, jelas Dahnil.

Dahnil menyoroti jika ada perusahaan yang memaksakan pegawainya menggunakan atribut simbol keagamaan justru melanggar Undang-undang Dasar (UUD) dan Kebhinnekaan. Lain hal jika fatwa MUI melarang perusahaan memasang simbol keagamaan.

“Kalau ada perusahaan yang memaksa karyawan muslim menggunakan simbol-simbol natal, kalau mereka gak menggunakan, akan dipecatlah, segala macemlah. Justru perusahaan itu terang melanggar undang-undang dasar, melanggar kebhinekaan,” ujarnya.

Untuk itu, Dahnil meminta Kapolri belajar kembali memahami konteks fatwa yang dikeluarkan MUI. Kata dia fatwa MUI tersebut sangat sesuai dengan UUD 45 pasal 29 yang menyatakan kebebasan beragama.SANG PENCERAH

By Tyang Ndusun

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s